Kasus pelatihan militer di Perth cerminan ketidaktahuan warga Australia soal Indonesia?

Pembekuan hubungan kerja sama antara TNI dan militer Australia ditengarai dipicu oleh ketersinggungan pihak TNI.

Dalam laporan harian Kompas, insiden berawal ketika pelatih Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajar di fasilitas pelatihan pasukan komando Australia di Perth.
Sejumlah laporan media menyebut bahwa sang pelatih mendapat beragam pertanyaan dari para peserta didik saat berdiskusi mengenai beragam hal, antara lain kiprah militer Indonesia dalam peristiwa 1965, kebebasan menentukan nasib sendiri di Papua Barat, hingga aksi di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka.
Puncaknya, dia menemukan tulisan berlaminating yang isinya memelesetkan Pancasila menjadi 'Pancagila'.

 Baca : Tepatkah langkah TNI bekukan kerja sama militer dengan Australia?

 Baca : Menhan Australia yakin hubungan militer dengan Indonesia segera pulih

Sang pelatih kemudian melaporkan kejadian itu kepada pimpinan TNI dan direspons dengan 'penundaan sementara' seluruh kerja sama militer dengan Australia, walau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan hanya program pelatihan bahasa di satuan khusus Australia yang dihentikan sementara.
Lepas dari bagian kerja sama yang dibekukan, laporan sang instruktur soal pengalaman di Perth diakui Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Tentang tentara yang dulu Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi 'Pancagila'. Tidak benar dan saya hentikan dulu (kerja sama)," kata Gatot kepada wartawan, Kamis (05/01).
Pengalaman instruktur Kopassus di fasilitas pelatihan militer Australia menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengetahuan warga Australia terhadap Indonesia? Dan apakah warga Indonesia di Australia kerap menerima pertanyaan soal politik, ekonomi, dan sosial-budaya Indonesia dari masyarakat setempat?
Bhatara Ibnu Reza yang mengenyam pendidikan di Universitas New South Wales, Sydney, mengaku warga Australia yang ditemuinya sangat bebas berpendapat dan kritis bertanya mengenai berbagai hal, termasuk soal kemerdekaan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
"Demonstrasi soal Papua, misalnya, adalah hal biasa karena itu kebebasan berpendapat. Dan itu tidak menggambarkan posisi pemerintah Australia terhadap Indonesia," ujar Bhatara.

Ketidaktahuan soal Indonesia

Meski bebas berpendapat dan kritis, bukan berarti rata-rata warga Australia gencar mengajukan pertanyaan soal Indonesia.
Sastra Wijaya, yang berprofesi sebagai wartawan Indonesia di Australia, mengaku sangat jarang menerima pertanyaan soal Indonesia.
"Kalaupun ada yang bertanya, mereka adalah orang yang ingin betul-betul tahu (soal Indonesia). Lain dari itu, kebanyakan tidak mau tahu," kata Sastra, seraya merujuk survei mengenai persepsi warga Australia dan Indonesia.
Berdasarkan survei firma EY Sweeney yang dilakukan atas pesanan Pusat Australia-Indonesia (AIC), sebanyak 74% warga Indonesia merasa punya pemahaman yang baik atau cukup baik tentang Australia.
Sebaliknya, hanya 53% orang Australia yang merasa punya pengetahuan baik atau cukup baik soal Indonesia.
Nuim Khaiyath, yang merupakan jurnalis senior asal Indonesia di Australia, tidak kaget dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, hasil survei itu menggarisbawahi perbedaan antara Indonesia dan Australia.
"Tidak ada di dunia ini, dua negara bertetangga yang satu sama lain saling bertolak belakang dari segi budaya, agama, dan lain-lain, seperti Indonesia dan Australia," kata Nuim.
Justru dengan perbedaan itu, menurut Khaiyath, warga kedua negara mendapat kesempatan untuk saling memahami.
"Warga Australia berkepentingan dengan Indonesia, begitu juga sebaliknya. Kalau Indonesia aman tenteram, maka Australia tidurnya bisa nyenyak," kata pria tersebut sembari berseloroh.

Tepatkah langkah TNI bekukan kerja sama militer dengan Australia?

 Image caption Unit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan udara Australia di Perth, Australia

Keputusan TNI membekukan kerja sama militer dengan Australia dianggap tepat oleh pengamat dari CSIS Evan Laksmana. Seorang pengamat di Australia sementara itu mengatakan pasang-surut hubungan Indonesia-Australia antara lain disebabkan oleh 'saling curiga'.

Juru bicara TNI Mayjen Wuryanto mengatakan kerja sama ditunda sementara akibat masalah teknis, namun menolak menjelaskan lebih lanjut yang menjadi penyebab penundaan kerja sama militer Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF), angkatan bersenjata Australia.
Harian Kompas menulis bahwa hal itu dipicu pengalaman pelatih Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia dan menemukan bahan pelatihan 'yang menjelek-jelekkan TNI serta menemukan tulisan lain yang isinya menghina lambang negara Pancasila'.
"Mungkin salah satunya seperti itu, tapi banyak hal-hal terkait yang harus disempurnakan untuk diperbaiki," kata Wuryanto kepada BBC Indonesia.
"Koordinasi terus dilaksanakan antara TNI dengan angkatan bersenjata Australia, tetap ada pembicaraan, ada komunikasi."


Pengamat militer dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Evan Laksmana menilai tindakan Panglima TNI untuk meninjau kembali kerja sama antar kedua institusi sudah tepat dan tegas.
"Memang ada beberapa aspek dari kerja sama pelatihan dan pendidikan Australia dan Indonesia yang sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Langkah Panglima kan tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali hubungan kedua militer. Dan saya rasa dari segi otonomi, karena memang ini ada di ranah kerja sama antara TNI dan ADF, memang sudah menjadi wewenang Panglima mau me-review atau tidak," papar Evan.
"Saya rasa sebagai bukti ketegasan kita, sebagai bukti bahwa kita juga reasonable (masuk akal) saya rasa langkah untuk me-review itu sudah tepat."

Menurut Evan, persoalan kerja sama militer ini bukan mewakili persoalan bilateral secara lebih luas sehingga tidak perlu diperuncing.
"Ini persoalan hubungan kerja sama TNI dengan ADF dan bukan persoalan secara bilateral yang lebih luas sampai harus melibatkan nota protes diplomatik dan sebagainya," kata Evan.
Evan menambahkan, hubungan kerja sama militer antar Indonesia dan Australia sama-sama menguntungkan kedua negara khususnya dalam hal keamanan maritim dan penanganan terorisme. Namun yang menjadi kunci kedekatan hubungan antar dua negara saat ini bukanlah politik dan militer, melainkan hubungan dagang dan investasi.
"Dari Pak Jokowi dan Pak Turnbull (PM Australia) dia berkunjung ke Jakarta dan kedua negara mempunyai impian bersama untuk shared prosperity (kemakmuran bersama) dan kerja sama bilateral yang paling penting sekarang adalah persoalan trade (dagang). Mungkin saatnya sekarang kita menggeser salah satu landasan hubungan kedua negara bukan lagi pertahanan, tapi perdagangan dan investasi," jelas Evan.

Saling curiga

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri hubungan kedua negara kerap mengalami gejolak, termasuk ketika kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia pada akhir 2013. Dua tahun kemudian aparat Australia dilaporkan membayar awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke perairan Indonesia.
Hubungan kembali memanas ketika dua terpidana narkoba asal Australia dieksekusi mati pada 2015.
Menurut Evan hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan antara kedua pihak.
"Pengalaman Timor Timur (Timor Leste) itu cukup kuat yah. Pengalaman tahun 1999 itu saya rasa meninggalkan bekas luka yang cukup dalam dan memang belum hilang sepenuhnya. Artinya rasa kepercayaan dari kita pun baru belakangan pelan-pelan pulih," kata Evan.


Hal ini juga ditegaskan Dave McRae, peneliti dari Asia Institute, Universitas Melbourne.
"Meskipun sikap saling curiga itu ada, namun selama hampir 20 tahun sejak akhir zaman Suharto, kerjasama antara Australia dan Indonesia cenderung meningkat meskipun ada gejolak-gejolak tadi," jelas Dave.
"Bisa jadi itu polanya ke depan bahwa kerja sama meningkat terus di tingkat pemerintah tapi sewaktu-waktu tetap akan ada gejolak seperti yang sering terjadi beberapa tahun terkahir ini."
"Jadi tantangan bagi kedua negara ke depan adalah bagaimana bisa mendalami sikap yang saling memahami dan saling menguntungkan di antara kedua negara karena bagaimanapun letak geografis Australia dan Indonesia tidak akan berubah dan ke depan Australia dan Indonesia menghadapi banyak tantangan yang menyangkut kedua negara."

 

Pada Oktober 2016, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne bertemu di Bali untuk membahas kerja sama dan isu-isu pertahanan kedua negara.
Kunjungan Payne ke Indonesia itu adalah kunjungan pertamanya sebagai menteri mertahanan.
Hingga kini belum jelas sampai kapan pembekuan kerja sama militer ini akan berlangsung namun Menteri Pertahanan Payne sudah menyatakan akan melakukan penyelidikan atas materi yang dianggap menghina itu.
Ini adalah kali kedua kerja sama militer dihentikan sementara, setelah sebelumnya pada 2013 Australia dilaporkan menyadap telepon Presiden Yudhoyono.

Menhan Australia yakin hubungan militer dengan Indonesia segera pulih

Mnteri Pertahanan Australia, Marise Payne, meyakini Indonesia akan memulihkan kerja sama militer dengan negaranya dalam waktu dekat.

Keyakinan Payne mengemuka setelah pemerintah Australia menggelar investigasi mengenai "bahan-bahan pengajaran" di fasilitas militer yang membuat Indonesia merasa terhina.
"Saya berharap bahwa pada kesimpulan penyelidikan, saat kami bisa menunjukkan kepada Indonesia langkah-langkah yang kami ambil di Australia untuk menangani kerisauan-kerisauan ini, kami akan mampu mendiskusikan hal-hal untuk melanjutkan hubungan," kata Payne kepada Australian Broadcasting Corp (ABC).


Payne tidak menyebutkan apakah ada individu yang mendapat sanksi atas insiden yang berbuntut pada pembekuan hubungan militer Indonesia-Australia. Sebab, kata Payne, penyelidikan masih berlangsung.
Menurut Payne, penyelidikan mengenai hal yang dipermasalahkan Indonesia akan segera rampung.
Juru bicara TNI, Mayjen Wuryanto, enggan menyebutkan secara rinci mengapa TNI memutuskan "menunda sementara" kerja sama militer dengan Australia sejak Desember 2016.
Harian Kompas menulis bahwa hal itu dipicu pengalaman pelatih Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia dan menemukan bahan pelatihan 'yang menjelek-jelekkan TNI serta menemukan tulisan lain yang isinya menghina lambang negara Pancasila'.
"Mungkin salah satunya seperti itu, tapi banyak hal-hal terkait yang harus disempurnakan untuk diperbaiki," kata Wuryanto.

Soal Papua

Payne mengaku topik mengenai Papua juga diungkit oleh Indonesia.
"Isu Papua Barat dikemukakan oleh menteri pertahanan Indonesia," kata Payne. Namun, tambahnya, Australia "tentu" mengakui "kedaulatan dan integritas teritorium" Indonesia.
Payne membantah tudingan bahwa Australia berupaya merekrut prajurit-prajurit Indonesia di masa lalu, sebagaimana diutarakan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dalam pidato pada November 2016 lalu.
"Setiap kali ada program pelatihan, seperti terjadi baru-baru ini, lima atau 10 siswa terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya menjadi panglima, jadi saya biarkan. Ketika saya menjadi panglima angkatan bersenjata, itu tidak terjadi lagi. Mereka pasti akan direkrut," kata Gatot, dikutip ABC.
Pembekuan hubungan militer Australia dan Indonesia pernah terjadi pada 2013 saat Australia dituding menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ketua Fraksi PKS Keberatan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik

 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Dasar Listrik) pada awal tahun 2017 ini.
Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.
Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA.
Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017.
Menyikapi kebijakan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit.
"Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," ungkap Jazuli melalui pesan singkat, Kamis (5/1/2017).
Dengan realitas tersebut, lanjut Jazuli Juwaini, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.
"Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil," kata Jazuli.
Anggota Komisi I ini menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi "kado pahit" tahun baru 2017.
"Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani," tutur Jazuli.

Soal Biaya Pembuatan STNK hingga BPKB, Menko Perekonomian: Apa Kenaikannya Harus 300 Persen?

 Menko Bidang Perekonmian Darmin Nasution

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada instansi pemerintahan untuk tidak menaikan tarif pelayanan yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berlebihan.

Pernyataan itu dilontarkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan saat ditanya wartawan tentang kenaikan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada 6 Januari 2017.
"Ya tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor (Sidang Kabinet). Kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat, janganlah naik tinggi-tinggi," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/1/2017).
Pesan Presiden itu kata Darmin, ditunjukan untuk mengingatkan bahwa tarif PNBP berkaitan dengan pelayanan. Masyarakat-lah yang akan terkena dampak bila tarif PNBP terlalu tinggi.
Darmin sendiri membenarkan bahwa tarif baru biaya pembuatan STNK hingga BPKB lantaran PNBP di Polri tidak pernah naik dari tujuh tahun lalu. Namun ia juga memiliki pertanyaan.
"Iya betul, tapi apa harus 300 persen (kenaikannya)?," tanya Darmin.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.
Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.
Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.
Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.
Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.
Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.
Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi).
Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000.
Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Harga BBM dan Tarif Listrik Naik, Jokowi Diminta Batalkan Kenaikan PNBP Kendaraan Bermotor

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Direktur Indonesia Tax Center (INTAC), Basuki Wibowo, langkah pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor akan menambah beban masyarakat.
"Menurut saya ini tidak adil," ujar Basuki dalam pemaparannya di kantor Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Baca: Rencana Kenaikan Tarif SIM, STNK dan BKPB Diusulkan Banggar DPR

Baca: Soal Biaya Pembuatan STNK hingga BPKB, Menko Perekonomian: Apa Kenaikannya Harus 300 Persen?

Polisi sebagai salah satu lembaga yang menerima PNBP kendaraan bermotor adalah lembaga yang masih terus menyempurnakan dirinya agar terbebas dari korupsi.
Menurut Basuki, bukan langkah yang bisa jika pemerintah mempercayakan kenaikan PNBP kendaraan bermotor kepada Polisi yang masih terus berbenah diri.
"(Masalah) ini harusnya diperbaiki, bukan malah menaikan (PNBP)," terangnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo mau membatalkan kebijakan yang baru akan berlaku besok, Jumat (6/1/2016) itu.
Alasan kenapa kebijakan tersebut harus dibatalkan, adalah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Koordinator Advokasi dan Infestigasi FITRA, Apung Widadi menambahkan bahwa pelayanan di kepolisian saat ini masih belum sempurna.
Alasan pemerintah bahwa kenaikan PBNP kendaraan bermotor adalah untuk menaikkan PNBP pajak kendaraan bermotor, bukanlah alasan tepat.
"Logika itu sebetulnnya terbalik, kewajiban pemerintah kan memberikan pelayanan yang bagus, karena dia sudah mengambil pajak dari rakyat setiap tahun. Kenapa harus mengambil lagi," katanya.

Kata Kapolri, Rencana Kenaikan Tarif SIM, STNK dan BKPB Diusulkan Banggar DPR

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan rencana kenaikan pengurusan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor seperti SIM, STNK dan BPKB telah dibahas lama di DPR.

“Itu kan sudah lintas sektoral. Dan juga sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar,” kata Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Tito Karnavian mengatakan, usulan kenaikan tersebut banyak dikemukakan oleh Badan Anggaran DPR dalam rangka perbaikan pelayanan publik.
“Usulan itu banyak juga yang dari Banggar. Intinya untuk layanan publik yang lebih baik,” kata Tito Karnavian.

Baca: Ketua Fraksi PKS Keberatan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik

Perbaikan pelayanan publik tersebut, kata Tito Karnavian, yakni akan diterapkan sistem online misalnya pengurusan SIM yang dibuat di Papua namun bekerja atau tinggal di Jakarta.
Dengan sistem online, Tito Karnavian mengatakan warga itu tidak perlu harus bolak-balik Jakarta-Papua untuk perpanjang SIM dan menghabiskan ongkos yang besar.
“Kalau dengan SIM yang dia online, dia bisa perpanjang langsung ke Daan Mogot itu  dengan membayar uang yang standar Rp 200 ribu berapa gitu ya. Jadi justru bisa menghemat banyak sekali dengan sistem online,” tutur Tito Karnavian.

Baca: Soal Biaya Pembuatan STNK hingga BPKB, Menko Perekonomian: Apa Kenaikannya Harus 300 Persen?

Sama halnya dengan pengurusan STNK yang dimiliki oleh warga yang lokasi tinggalnya berbeda dengan wilayah dimana STNK itu dibuat.
Selain itu, Tito Karnavian mengatakan, adanya sistem online ini akan perlahan menghilangkan 'biaya-biaya tambahan' yang berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi dan pungli.
 "Kenapa demikian? Karena sistem pembayarannya online melalui bank. Otomatis biaya tambahan yang lebih dari itu, mungkin STNK motor, dengan sistem online yang kita buat, otomatis dia akan bayar ke bank, sehingga biaya tambahan itu tidak ada lagi," ucap Tito Karnavian.